Jasa Pembuatan Komunitas di Kota Bandung – Legal, Kab. Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Purwakarta, Garut Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, DKI Jakarta, Kota bekasi, dan Seluruh wilayah Jabar pada umumnya.
Dalam legalitas Indonesia, istilah perkumpulan memiliki beberapa istilah lain yang sering digunakan antara lain kumpulan, perhimpunan, ikatan, persatuankesatuan, serikat, kominitas dan lain-lain. Kesemuanya memiliki arti yang sama yakni perkumpulan.
Perkumpulan adalah lembaga yang merupakan kumpulan individu didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri atas 2 jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut ciri dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Ialah suatu organisasi massa yang tidak berbadan hukum, maksudnya dalam hukum bukan merupakan subyek independen yang mandiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang harus mendapatkan SK status badan hukumnya melalui Menteri
Didirikan dengan akta notariil dan pengesahannya diajukan ke Menkumham.
KUNGGULAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Memiliki kekuatan hukum andai sewaktu-waktu terjadi sengketa
- Melindungi aset organisasi
- ormas lebih dipercaya di mata publik atau klient
- Ormas bisa berkembang lebih pasti
- Dapat membuat rekening bank atas nama organisasi
- Kemudahan mendapat support moril maupun materil baik dari CSR maupun pemerintah
PROSEDUR PENDIRIAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama organisasi oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum perkumpulan\organisasi harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan. Pemesanan dilakukan Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pengajuan nama sebagaimana tersebut mencakup identitas pemesanan nama perkumpulan yang diajukan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menteri akan diberikan melalui elektronik yang memuat beberapa data diantaranya no. pemesanapesan nama, nama perkumpulan yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal kadaluarsa (60 hari) juga kode tagihan atas pesan nama.
- Notaris memproses akta pendiriannya jika nama sudah mendapatkan pengesahan. Hal-hal yang wajib disiapkan antara lain ialah :
- Data semua pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, NPWP/Kartu Identitas/Passport);
- AD/ART Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Alamat perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rancangan internal organisasi yang terdiri dari Asas, landasan, kegiatan, masa berlaku, harta kekayaan, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, aturan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan umum AD/ART , struktur pengurus dan pengawas, susunan dan jabatan dalam organisasi;
- Aturan lain yang dianggap diperlukan dalam organisasi.
- Melunasi tagihan pengajuan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Pengisian format pendirian beserta kelengkapan pengajuan secara elektronik oleh pemohon, yang aslinya disimpan oleh Notaris, antara lain memuat :
- Salinan Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang ditanda tangani dan distempel oleh Notaris;
- Surat pernyataan tempat kedudukan atau surat keterangan domisili organisasi;
- Sumber dana organisasi;
- Program kegiatan organisasi;
- Dokumen pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- Berita Acara rapat pendirian organisasi;
- Dokumen pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk memperoleh NPWP
- Penerbitan pengajuan pengesahan badan hukum akan diterima kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja sejak Menteri memutuskan tidak berkeberatan atas pengajuan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika membutuhkan layanan Jasa Pembuatan Komunitas di Kota Bandung silahkan menghubungi kami