Cara Pembuatan NPWP Perseroan Komanditer Cimahi

Cara Pembuatan NPWP Perseroan Komanditer Cimahi – Nomor Pokok Wajib Pajak  biasa disebut dengan NPWP yaitu identitas yang diberikan pada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang diperuntukan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakannya

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi ketentuan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP

Manfaat NPWP

1. Menjadi Identitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan
   Pada saat ingin memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak .
2. Menjadi syarat mendirikan badan usaha
   Jika kita ingin membuka usaha baik dalam bentuk apapun maka diwajibkan memiliki NPWP agar saat usaha berjalan kita bisa memenuhi kewajiban perpajakan kita
3. Sebagai ketentuan melamar kerja
   Jika mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji dari pemberi kerja, maka perusahaan harus membayarkan pajak dari pendapatan yang kita dapatkan, sehingga Nomor Pokok Wajib Pajak menjadi bagian ketentuan jika anda ingin melamar pekerjaan
4. Menjadi syarat membuka rekening bank
   Saat anda menabung di bank kita juga memiliki kewajiban perpajakan atas bunga/bagi hasil yang kita terima, sehingga bank menjadikan salah satu ketentuan untuk membuka tabungan
5. Menjadi ketentuan mendapatkan fasilitas umum lainnya
   Saat ini sebagian layanan publik juga membutuhkan NPWP untuk dapat mengaksinya seperti saat kita ingin melakukan perjalanan keluar negeri, fasilitas bpjs dan yang lainya

Dan masih banyak lagi fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak, yang menjadikannya sebuah  kewajiban untuk memilikinya.

Syarat Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Perseorangan

1. eKTP
2. Kartu Keluarga
3. Surat pernyataan menjalankan usaha
4. Mengisi formulir

 

Syarat Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Badan

1. eKTP Penanggung Jawab
2. Nomor Pokok Wajib Pajak penanggung Jawab
3. Akta Pendirian
4. SK Menkumham
5. SK Domisili
6. Surat Keteraangan Menjalankan Usaha
7. Mengisi Formulir
8. Surat Kuasa (Bila dikuasakan)
9. Stempel perusahaan/badan