Cara Pembuatan NPWP CV

Cara Pembuatan NPWP CV – Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan pada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya

Setiap Wajib Pajak yang sudah terpenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan sendiri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP

Manfaat NPWP

1. Menjadi Tanda pengenal untuk menjalankan kewajiban perpajakan
   untuk menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak wajib menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak .
2. Sebagai syarat mendirikan badan usaha
   Jika kita ingin membuka usaha baik dalam bentuk apapun maka diwajibkan memiliki NPWP agar saat usaha berjalan kita bisa memenuhi kewajiban perpajakan kita
3. Sebagai ketentuan melamar kerja
   Jika bekerja dan mendapatkan gaji untuk pemberi kerja, maka perusahaan harus memotong pajak dari pendapatan yang anda dapatkan, untuk itulah Nomor Pokok Wajib Pajak menjadi bagian ketentuan jika kita mau melamar pekerjaan
4. Sebagai ketentuan membuka rekening tabungan
   Saat anda membuka rekening di bank kita juga mempunyai kewajiban perpajakan atas bunga/bagi hasil yang kita terima, maka bank menjadikan salah satu syarat untuk membuka rekening
5. Sebagai syarat mendapatkan layanan umum lainnya
   Kini sebagian layanan publik juga memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk dapat mengaksinya seperti saat akan melakukan perjalanan keluar negeri, fasilitas bpjs dan yang lainya

Dan masih banyak lagi manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak, yang menjadikannya sebuah  keharusan untuk memilikinya.

Syarat Bikin Nomor Pokok Wajib Pajak Perseorangan

1. KTP Elektronik
2. KK
3. Surat pernyataan menjalankan usaha
4. Mengisi formulir

 

Syarat Membuat NPWP Badan

1. eKTP Penanggung Jawab
2. NPWP penanggung Jawab
3. Akta Pendirian
4. SK Menkumham
5. Surat Keterangan Domisili
6. Surat Keteraangan Menjalankan Usaha
7. Mengisi Formulir
8. Surat Kuasa (Bila dikuasakan)
9. Stempel perusahaan/badan