Biro Jasa Pengurusan PT Perorangan di Bandung

Biro Jasa Pengurusan PT Perorangan di Bandung – PT Perorangan yaitu badan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi kreteria usaha mikro dan kecil sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan Perseroan Perorangan  :

ini yang perlu disiapkan untuk pendirian  Perseroan Perorangan yang bisa dibilang lebih sederhana dibandingkan pendirian Perseroan Terbatas biasa :

1. Pendiri Cukup seorang saja
2. WNI
3. Usia minimal 17 thn
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 Milyar dan Kecil Maksimal 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Paling Sedikit 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Permenkeu RI   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan PT perseorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan AD perseroan perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya tarik data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Paket Pendirian Perseroan Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian PT Perseorangan, Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

Keunggulanperseroan perorangan :

perseroan perorangan terdapat milai lebih dibandingkan badan usaha lainnya yaitu :

1. Satu orang pendiri
2. Persyaratan lebih sederhana
3. Tidak membutuhkan akta notaris
4. Modal dasar bebas selama masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih terjangkau
6. Memiliki kekuatan hukum seperti PT biasa
7. Kekayaan Perseroan tidak menyatu dengan harta pribadi

Kelemahan Perseroan perseorangan  :

Bukan hanya  kelebihan Perseroan perorangan   juga terdapat beberapa kekurangan diantaranya :

1. Diluar laporan pajak terdapat juga kewajiban untuk memberikan pembukuan setiap 6 bulan sekali kepada kementrian, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan Laba Rugi
   3. Laporan Keuangan periode berjalan
2. Bila tidak memberikan laporan akan mendapatkan sanksi diantaranya :
   1. Sanksi melalui Email
      Teguran pertama saat terlambat memberikan laporan, teguran ke-2 dilayangkan Jika selama 3 bulan teguran pertama tidak ditanggapi
   2. Penghentian hak akses
      Diberikan jika dalam waktu satu bulan sejak teguran kedua disampaikan, untuk pencabutan Penghentian hak akses ini akan dikenakan denda sejumla Rp.500 ribu,-
   3. Penutupan badan hukum
      dikenakan dalam waktu Lima tahun sejak Penghentian hak akses diberlakukan dan pelaku usaha  tidak bisa membuat PT perseorangan  lagi selamanya.