Biro Jasa Pengurusan Perseroan Perseorangan di Citeureup Cimahi

Biro Jasa Pengurusan Perseroan Perseorangan di Citeureup Cimahi – Perseroan Perorangan ialah badan hukum perseorangan yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang termasuk kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian Perseroan Perorangan  :

Berikut yang perlu disiapkan untuk pembuatan  Perseroan Perseorangan yang bisa dibilang lebih sederhana dibandingkan pendirian PT biasa :

1. Didirikan Cukup satu orang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Usia minimal 17 tahun
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 Milyar dan Kecil Maksimal 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian PT perseorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan AD PT perseorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya tarik data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Paket Pendirian PT Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian PT Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KelebihanPT perseorangan :

perseroan perorangan memiliki keunggulan dari pada badan hukum lainnya diantaranya :

1. Pendirinya cukup satu orang
2. Persyaratan lebih sederhana
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar tidak ditentukan selama masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih terjangkau
6. Memiliki Kedudukan hukum seperti Perseroan Terbatas biasa
7. Kekayaan PT tidak menyatu dengan kekayaan pribadi

Kekurangan Perseroan perorangan  :

Selain  keunggulam Perseroan perseorangan   juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya :

1. Diluar laporan pajak ada tanggung jawab untuk memberikan laporan keuangan selama 6 bulan sekali kepada kementrian, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan Laba Rugi
   3. Laporan Keuangan periode berjalan
2. Jika terlambat memberikan laporan akan mendapatkan sanksi berupa :
   1. Teguran melalui Email
      Surat pemberitauan pertama saat tidak tepat waktu menyampaikan laporan, teguran kedua dilayangkan setelah dalam tiga bulan teguran pertama diabaikan
   2. Pembekuan
      Dikenakan jika setelah satu bulan sejak teguran kedua diberikan, untuk pembukaan Pembekuan ini akan dikenakan biaya sebesar Rp.500.000,-
   3. Pencabutan badan hukum
      dikenakan dalam waktu Lima tahun sejak Penghentian hak akses diberlakukan dan pelaku usaha  tidak dapat membuat Perseroan perseorangan  lagi selanjutnya.