Biro Jasa Pengurusan Paguyuban Sulaeman – Bandung – Kota Bandung, Kab. Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Purwakarta , Garut Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, DKI Jakarta, Bekasi, dan Seluruh wilayah Jabar pada umumnya.
Dalam perizinan Indonesia, istilah perkumpulan mempunyai beberapa istilah lain yang kerap dipakai diantaranya perkumpulan, perhimpunan, ikatan, persatuankesatuan, sarikat, kominitas dan lain-lain. Seluruhnya mempunyai arti yang serupa yakni perkumpulan.
Perkumpulan ialah badan hukum yang merupakan gabungan individu didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri atas dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut ciri dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi massa yang tidak berbadan hukum, maksudnya dalam pandangan hukum bukan merupakan subyek tersendiri yang mandiri.Sesuai dengan UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang mendapatkan Surat Keputusan Resmi status badan hukumnya melalui Menkumham
Didirikan berdasarkan akta Notaris dan pengesahannya melalui Menkumham.
KEUNTUNGAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Memiliki kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi sengketa
- Menjaga aset organisasi
- Komunitas lebih dipercaya di mata publik atau klient
- Perkumpulan bisa berkembang lebih besar
- Bisa membuat rekening bank atas nama komunitas
- Kemudahan mendapat support moril maupun materil baik dari perusahaan maupun negara
TAHAPAN PENDIRIAN ORGANISASI BERBADAN HUKUM
- Pemesanan nama perkumpulan oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menjelaskan bahwa Pengajuan Pengesahan badan hukum ormas harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan. Pengajuan hanya bisa Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pengajuan nama seperti tersebut mencakup identitas pemesanan nama organisasi yang diajukan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menkumham akan dilakukan melalui online yang berisi beberapa data antara lain no. pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal kadaluarsa (60 hari) serta kode tagihan atas pemesanan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya bila nama telah memperoleh persetujuan. Syarat-syarat yang wajib disiapkan diantaranya adalah :
- Identitas lengkap para pendiri perkumpulan (KTP, Nomer Pokok Wajib Pajak/KITAS/Passport);
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Domisili perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rancangan internal perkumpulan yang terdiri dari Asas, dasar, kegiatan, masa berlaku,aset, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, aturan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan khusus Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga , struktur pengurus dan pengawas, susunan dan jabatan dalam organisasi;
- Ketentuan lain yang dianggap dibutuhkan dalam perkumpulan.
- Membayarkan biaya permohonan pengesahan (Pasal 11 Peraturan Mentri Hukum & Ham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian juga kelengkapan pernyataan secara online oleh pemohon, yang aslinya disimpan oleh Notaris, diantaranya memuat :
- Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang ditanda tangani dan distempel oleh Notaris;
- Surat pernyataan alamat atau surat keterangan domisili perkumpulan;
- Sumber keuangan perkumpulan;
- Program kerja perkumpulan;
- Dokumen pernyataan tidak dalam permasalahan kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Berita Acara rapat pendirian organisasi;
- Dokumen pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk mengajukan NPWP
- Penerbitan permohonan pengesahan badan hukum akan diterima kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja sejak Menteri menyatakan menyetujui atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika memerlukan layanan Biro Jasa Pengurusan Paguyuban Sulaeman – Bandung silahkan kontak kami