Biro Jasa Pengurusan Paguyuban di Cibaduyut – Kota Bandung – Profesional, Kab. Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Purwakarta , Kabupaten Garut Bogor, Kab. Bogor, Depok, DKI Jakarta, Bekasi, dan Seluruh wilayah Jabar pada umumnya.
Dalam sistem Indonesia, istilah perkumpulan mempunyai beberapa istilah lain yang sering dipakai antara lain kumpulan, himpunan, perikatan, persatuankesatuan, sarikat, kominitas dll. Kesemuanya memiliki maksud yang sama yakni perkumpulan.
Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mencapai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri atas 2 jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut perbedaan dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Ialah suatu organisasi massa yang tidak berbadan hukum, maksudnya dalam pandangan hukum bukan merupakan subyek tersendiri yang mandiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang wajib mendapatkan Surat Keputusan Resmi status badan hukumnya melalui Mentri Hukum & Hak Asassi Manusia
Didirikan dengan akta notariil dan pengesahannya diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .
KUNGGULAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat perlindungan dan bantuan hukum jika andai terjadi perselisihan
- Menjaga harta kekayaan organisasi
- Organisasi lebih dipercaya di mata publik atau pemberi dana
- Organisasi bisa berkembang lebih besar
- Dapat membuat rek. bank atas nama organisasi
- priroritas dalam mendapat bantuan program maupun materil baik dari CSR maupun pemerintah
TATA CARA PEMBUATAN ORGANISASI BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama organisasi oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum perkumpulan\organisasi harus didahului dengan pengajuan nama ormas. Pengajuan dilakukan Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pengajuan nama seperti tersebut meliputi identitas pemohonan nama organisasi yang diajukan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menkumham akan diberikan melalui elektronik yang berisi beberapa data antara lain no. pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pesan dan tanggal berlaku (60 hari) serta kode pembayaran atas pesan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya bila nama sudah mendapatkan persetujuan. Syarat-syarat yang wajib disiapkan diantaranya adalah :
- Data lengkap para pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, Nomer Pokok Wajib Pajak/Kartu Identitas/Passport);
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Domisili perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rancangan internal organisasi yang terdiri dari Asas, dasar, aktivitas, jangka waktu,aset, hak dan kewajiban, pilihan nama dan jenis rapat anggota, aturan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan umum Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga , susunan pengurus dan pengawas, susunan dan jabatan dalam perkumpulan;
- Aturan lain yang dianggap dibutuhkan dalam organisasi.
- Membayarkan biaya pengajuan pengesahan (Pasal 11 Peraturan Mentri Hukum & Ham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian beserta kelengkapan pengajuan secara elektronik oleh yang mengajukan, yang aslinya diarsipkan oleh Notaris, antara lain memuat :
- Salinan Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang ditanda tangani dan distempel oleh Notaris;
- Surat pernyataan alamat atau surat keterangan domisili organisasi;
- Sumber keuangan organisasi;
- Agenda kerja perkumpulan;
- Surat pernyataan tidak ada permasalahan kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Notulensi rapat pembentukan perkumpulan;
- Surat pernyataan kesanggupan oleh pendiri untuk memperoleh Nomor Pokok wajib Pajak
- Persetujuan permohonan pengesahan badan hukum akan dikeluarkan kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja sejak Menteri menetapkan tidak berkeberatan atas pengajuan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika membutuhkan konsultasi Biro Jasa Pengurusan Paguyuban di Cibaduyut – Kota Bandung silahkan kontak kami