Biro Jasa Pengurusan Ikatan di Kabupaten Bandung Barat – Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Cimahi, Kab. Purwakarta, Kabupaten Garut Bogor, Kab. Bogor, Depok, DKI Jakarta, Kota bekasi, dan Seluruh daerah Jawa Barat pada umumnya.
Dalam legalitas Indonesia, istilah perkumpulan mempunyai beberapa makna serupa yang sering digunakan diantaranya kumpulan, himpunan, perikatan, persatuankesatuan, sarikat, kominitas dan lain-lain. Seluruhnya memiliki arti yang sama yakni perkumpulan.
Perkumpulan ialah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
JENIS PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri atas 2 jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut perbedaan dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum, maksudnya dalam pandangan hukum tidak menjadi subyek tersendiri yang mandiri.Sesuai dengan UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang wajib mendapatkan Surat Keputusan Resmi status badan hukumnya melalui Menteri
Didirikan dengan akta Notaris dan pengesahannya diajukan ke Kementerian Hukum dan Ham .
KEUNTUNGAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat kekuatan hukum andai sewaktu-waktu terjadi perselisihan
- Menjaga harta kekayaan perkumpulan
- ormas lebih dipercaya di mata masyarakat atau klient
- Komunitas bisa berkembang lebih cepat
- Bisa membuat rekening bank atas nama organisasi
- priroritas dalam mendapat support moril maupun pendanaan baik dari swasta maupun negara
PROSEDUR PENDIRIAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
- Pemesanan nama ormas oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Pengajuan Pengesahan badan hukum perkumpulan\organisasi harus didahului dengan pengajuan nama organisasi. Pengajuan hanya bisa Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pengajuan nama sebagaimana tersebut mencakup identitas pemesanan nama perkumpulan yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Mentri Hukum & Ham akan dilakukan melalui elektronik yang memuat beberapa data diantaranya nomor pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pesan dan tanggal berlaku (60 hari) serta kode tagihan atas pesan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya bila nama telah memperoleh pengesahan. Syarat-syarat yang harus disiapkan diantaranya adalah :
- Identitas semua pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, NPWP/Kartu Identitas/Passport);
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Alamat perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rancangan intern organisasi yang terdiri dari Asas, dasar, kegiatan, masa berlaku, harta kekayaan, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan umum Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga , susunan pengurus dan pengawas, struktur dan jabatan dalam organisasi;
- Ketentuan lain yang dipandang diperlukan dalam organisasi.
- Membayarkan biaya pengajuan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian juga kelengkapan pernyataan secara online oleh pemohon, yang aslinya disimpan oleh Notaris, diantaranya berisi :
- Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang ditanda tangani dan distempel oleh Notaris;
- Surat pernyataan alamat atau SK domisili perkumpulan;
- Sumber dana organisasi;
- Program kerja organisasi;
- Dokumen pernyataan tidak ada permasalahan kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Berita Acara rapat pembentukan organisasi;
- Surat pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk memperoleh Nomor Pokok wajib Pajak
- Persetujuan pengajuan pengesahan badan hukum akan diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Menteri menyatakan menyetujui atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika membutuhkan konsultasi Biro Jasa Pengurusan Ikatan di Kabupaten Bandung Barat silahkan kontak kami