Biro Jasa Pendirian Serikat Kota Bandung – Profesional, Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat, Cimahi, Kab. Purwakarta, Kabupaten Garut Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, DKI Jakarta, Bekasi, dan Seluruh wilayah Jawa Barat pada umumnya.
Dalam perizinan Indonesia, kata perkumpulan mempunyai beberapa istilah serupa yang sering dipakai diantaranya kumpulan, himpunan, perikatan, persatuankesatuan, serikat, kominitas dll. Kesemuanya memiliki maksud yang serupa yaitu perkumpulan.
Perkumpulan adalah lembaga yang merupakan kumpulan individu didirikan untuk mencapai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
JENIS PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri dari dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut perbedaan dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Ialah suatu organisasi massa yang statusnya tidak berbadan hukum, maksudnya dalam status hukum tidak menjadi subyek independen yang mandiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang mendapatkan SK status badan hukumnya melalui Mentri Hukum & Ham
Didirikan berdasarkan akta Notaris dan pengesahannya diajukan ke Menkumham.
KEUNTUNGAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Memiliki kekuatan hukum jika andai terjadi sengketa
- Menjaga harta kekayaan perkumpulan
- Organisasi lebih kredibel di mata masyarakat atau donatur
- Ormas bisa berkembang lebih pasti
- Dapat Membuka rekening bank atas nama komunitas
- priroritas dalam mendapat bantuan moril maupun pendanaan baik dari CSR maupun negara
TAHAPAN PENDIRIAN ORGANISASI BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama perkumpulan oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Pengajuan Pengesahan badan hukum perkumpulan\organisasi harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan. Pengajuan dilakukan Oleh Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pemesanan nama sebagaimana tersebut mencakup identitas pemohonan nama perkumpulan yang diajukan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Mentri Hukum & Ham akan dilakukan melalui online yang memuat beberapa data diantaranya no. pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal kadaluarsa (60 hari) juga kode tagihan atas pemesanan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya bila nama sudah memperoleh persetujuan. Hal-hal yang harus disiapkan antara lain ialah :
- Data lengkap para pendiri perkumpulan (KTP, NPWP/KITAS/Passport);
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Alamat perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rancangan intern organisasi yang terdiri dari Asas, dasar, kegiatan, jangka waktu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan umum AD/ART , susunan pengurus dan pengawas, struktur dan jabatan dalam organisasi;
- Aturan lain yang dianggap diperlukan dalam perkumpulan.
- Melunasi tagihan pengajuan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Pengisian format pendirian beserta kelengkapan pernyataan secara elektronik oleh yang mengajukan, yang aslinya disimpan oleh Notaris, diantaranya memuat :
- Salinan Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan alamat atau surat keterangan domisili perkumpulan;
- Sumber keuangan organisasi;
- Agenda kegiatan perkumpulan;
- Dokumen pernyataan tidak dalam permasalahan kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Notulensi rapat pembentukan perkumpulan;
- Surat pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk memperoleh NPWP
- Persetujuan permohonan pengesahan badan hukum akan dikeluarkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Menteri memutuskan menyetujui atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika membutuhkan konsultasi Biro Jasa Pendirian Serikat Kota Bandung silahkan kontak kami