Biro Jasa Pendirian Perseroan Perseorangan di Gegerkalong Bandung

Biro Jasa Pendirian Perseroan Perseorangan di Gegerkalong Bandung – PT Perseorangan ialah badan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sesuai dengan PP RI Nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan Perseroan Perseorangan  :

Berikut yang perlu disiapkan untuk pendirian  PT Perseorangan yang dapat dibilang lebih mudah dibandingkan pendirian PT biasa :

1. Pendiri Cukup satu orang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Berusia minimal 17 thn dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maks 1 M dan Kecil Maks 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Min 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertera  dalam Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan perseroan perseorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar PT perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya tarik data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Biaya Pendirian PT Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian PT Perseorangan, Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KeunggulanPT perorangan :

perseroan perorangan mempunyai kelebihan dari pada badan hukum lainnya diantaranya :

1. Pendirinya cukup satu orang
2. Syarat-syarat lebih sederhana
3. Tidak perlu akta notaris
4. Modal dasar sesuai kemampuan selama masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih terjangkau
6. Memiliki kekuatan hukum seperti Perseroan Terbatas biasa
7. Harta PT tidak menyatu dengan kekayaan pemilik

Kelemahan Perseroan perorangan  :

Selain  kelebihan PT perorangan   juga terdapat beberapa kekurangan diantaranya :

1. Selain laporan pajak terdapat juga kewajiban untuk memberikan pembukuan setiap 6 bulan sekali kepada kementrian, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan L/R
   3. Catatan Posisi Keuangan periode berjalan
2. Jika terlambat memberikan laporan akan diberikan sanksi diantaranya :
   1. Sanksi melalui Email
      Teguran pertama saat terlambat menyampaikan laporan, teguran ke-2 disampaikan setelah selama tiga bulan surat pemeritauan pertama tidak ditanggapi
   2. Penghentian hak akses
      Dikenakan jika setelah satu bulan dari surat pemberitauan Ke-2 disampaikan, untuk pembukaan Pemblokiran ini akan dikenakan biaya sejumla Rp.500 ribu,-
   3. Pencabutan badan hukum
      dikenakan setelah Lima tahun sejak Pembekuan diberikan dan pelaku usaha  tidak dapat membuat Perseroan perorangan  lagi selamanya.