Biro Jasa Pendirian Perseroan Perseorangan di Cibeber Cimahi

Biro Jasa Pendirian Perseroan Perseorangan di Cibeber Cimahi – PT Perseorangan yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro dan kecil seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sebagaimana tercantum dalam PP RI Nomor 8 thn 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan Perseroan Perorangan  :

Berikut yang perlu disiapkan untuk pendirian  Perseroan Perorangan yang dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan pendirian PT biasa :

1. Pendiri Cukup satu orang saja
2. WNI
3. Berusia minimal 17 thn dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Max 1 Milyar dan Kecil max 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertera  dalam Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian PT perorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar PT perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya download data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Paket Pendirian Perseroan Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian PT Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KeunggulanPT perorangan :

PT perorangan terdapat kelebihan dari pada badan hukum lainnya yaitu :

1. Bisa seorang diri
2. Persyaratan lebih mudah
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar tidak ditentukan asal masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih terjangkau
6. Memiliki kekuatan hukum sama dengan PT biasa
7. Kekayaan PT tidak menyatu dengan kekayaan pemilik

Kelemahan PT perseorangan  :

Selain  keunggulam PT perorangan   juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya :

1. Selain laporan pajak terdapat juga keharusan untuk memberikan laporan keuangan selama Per-6 bulan ke kementrian, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan L/R
   3. Laporan Posisi Keuangan periode berjalan
2. Jika terlambat memberikan laporan akan mendapatkan hukuman berupa :
   1. Sanksi Melalui surat elektronik
      Teguran pertama saat terlambat menyampaikan laporan, teguran kedua dilayangkan Jika selama 3 bulan surat pemeritauan pertama diabaikan
   2. Pembekuan
      Dikenakan jika setelah satu bulan dari teguran Ke-2 disampaikan, untuk pencabutan Pemblokiran ini akan dikenakan denda sejumla Rp.500.000,-
   3. Penutupan badan hukum
      dikenakan dalam waktu 5 tahun sejak Pembekuan diberlakukan dan pelaku usaha  tidak bisa membuat Perseroan perorangan  lagi selanjutnya.