Biro Jasa Pendirian Koperasi Jasa di Pangalengan – Kabupaten Bandung

Jasa Legalitas Bandung , Melayani Biro Jasa Pendirian Koperasi Jasa di Pangalengan – Kabupaten Bandung – Koperasi ialah badan hukum yang beranggotakan individu-individu atau kumpulan Koperasi  dengan menapakan operasionalnya berpedoman pada ketentuan Koperasi sekaligus menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan, aturan tentang koperasi diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Koperasi dan UKM

Anggota koperasi mempunyai identitas lebih dari satu (sbg pemilik dan konsumer), dibentuk, dimodali , diatur dan dijaga serta dirasakan hasilnya sendiri oleh pendirinya.

Tujuan pokok badan hukum koperasi ialah membantu hajat kemudahan anggotanya untuk meninggikan kesejahteraan anggota. Jika terdapat keuntungan maka  diberikan ke anggotanya , serta kapasitas layanan  koperasi melampaui permintaan anggotanya, maka bisa melayani kebutuhan masyarakat selain anggota badan hukum koperasi

LANDASAN HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 Perekonomian  Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan
2. Undang-Undang 25 thn 92, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

JENIS dan BENTUK KOPERASI

Berpedoman Undang-Undang cipta kerja Pasal 3  berdasarkan pembentuknya , bentuk Koperasi dipisah\dikelompokan menjadi 2 yaitu:

1. Koperasi Primer
   Adalah koperasi yang diprakarsai oleh individu-individu dengan jumlah pembentuk tidak kurang oleh 9 orang.
2. Koperasi Sekunder
   Yaitu koperasi yang didirikan  olehgabungan koperasi yang didirikan  oleh paling sedikit tiga Koperasi .

Adapun pengelompokan dari jenis koperasi seperti tertulis pada psl. 67 Permenkukm Nomor 09/2018, ialah :

1. Koperasi Konsumen;
   ialah koperasi yang menjual barang-barang sehari-hari yang dikonsumsi oleh para anggotanya, misalnya : koperasi yang membuka toko atau mini market yang menjual kebutuhan anggotanya
2. Koperasi Produsen
   adalah  koperasi yang aktifitas fokus pada mengolah bahan baku milik anggota menjadi siap jual, misalnya : koperasi dibidang makan kaleng, perkebunan, perindustrian, perikanan
3. Koperasi Jasa
   ialah   koperasi yang bergerak dibidang jasa untuk mememnuhi kebutuhan para anggotanya maupun kepada masyarakat umum, misalnya : jasa bongkar muat, travel,keuangan, pendidikan dll
4. Koperasi pemasaran
   adalah   koperasi yang gerakan  utamanya memasarkan barang-barang yang diproduksi oleh anggotanya, misalnya : memasarkan hasil karya, makanan olahan, konveksi, dan lainnya
5. Koperasi simpan pinjam.
   adalah   koperasi yang aktifitas  usahanya dibidang simpan pinjam, contohnya koperasi kredit, koperasi modal usaha

TAHAPAN PEMBUATAN KOPERASI

Setelah membahas  syarat & bentuk koperasi maka berikut kita akan memahami tahapan untuk membuat koperasi yang tertuang pada Permenkukm No. 09 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pembinaan Koperasi, adapun langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:

Mengikuti penyuluhan pendirian koperasi

Penyuluhan dapat dilakukan dengan cara mengirimkan surat permohonan pembinaan pendirian koperasi ke Kepala Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah. Permohonan dalam {surat permohonan|Permohonan tertulis| itu adalah hari, tanggal pelaksanaan pembinaan, dan alamat lengkap pengisian materi,. Penyuluhan,  akan diisi oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), adapun materi yang diajarkan tentang bagaimana pengelolaan oleh para pembentuk untuk membahas inti materi rencana anggaran dasar yang terdiri dari :

1. Nama koperasi;
2. Nama para pembentuk;
3. Tempat kedudukan  koperasi;
4. Jenis koperasi;
5. Masa berlaku waktu berdiri;
6. Bidang Usaha;
7. Ketentuan anggota koperasi;
8. Perangkat organisasi koperasi;
9. Pendanaan koperasi;
10. Jumlah kententuan simpanan Wajib & Pokok;
11. Bidang usaha koperasi;
12. operasional Koperasi;
13. Pembagian keuntungan;
14. Perubahan AD/ART;
15. Prosedur penghentian kegiatan
16. Sanksi; dan
17. Aturan tambahan.

Pemesanan Nama Koperasi

Nama koperasi  yang ditetapkan oleh Perseta dalam Rapat Anggota Pendirian Koperasi di ajukan melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Nama koperasi harus sesuai ketentuan:

1. Terdiri dari sekurangnya  3 kata diluar frasa koperasi;
2. Ditulis dalam huruf latin;
3. Belum dipakai oleh Koperasi lain;
4. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
5. Tidak sama dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
6. dilarang berisi angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
7. dilarang hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Koperasi;
8. Sesuai dengan kegiatan usaha Koperasi, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ingin dipakai menjadi isi  dari Nama Koperasi.

Membuat Akta Pendirian Koperasi

Apabila pengajuan nama koperasi telah disetujui oleh KEMENTRIAN, notaris dapat membuat Akta Pendirian Koperasi yang memuat kesepakatan tentang ketentuan hasil keputusan dalam rapat pendirian.

Penyetoran Modal

Koperasi mempunyai modal usaha, ini sesuai pada Psl. 11 Permenkukm No. 09 THN 2018 tentang Operasional dan Bimbingan Koperasi, yang berisi:

1. Modal Awal Koperasi setidaknya bersumber dari Simpanan Pokok.
2. Modal Usaha bisa ditambahkan berupa : Simpanan Wajib ; dan/atau hibah.
3. Hibah sebagaimana dimaksud bisa berbentuk: dana; dan/atau barang modal yang mempunyai nilai yang bisa diukur dalam satuan mata uang.
4. Simpanan Pokok seperti disebutkan di atas harus disetorkan oleh anggota pada koperasi di waktu menjadi anggota.
5. Hibah sebagaimana diatas dibuktikan dalam surat hibah di atas materai dan/atau akta hibah.

Verifikasi Dokumen Permohonan

dalam mengajukan SK Akta Pendirian Koperasi, notaris harus mengajukan permohonan verifikasi dokumen dahulu melalui SISMINBHKOP , bila berkas terverifikasi terpenuhi dan memenuhi persyaratan, notaris akan menerima tanda terima yang dikeluarkan oleh sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi. Adapun persyaratan yang wajib dicek ialah:

1. Rangkap dua akta pendirian Koperasi, salah satunya bermeterai cukup;
2. Berita acara rapat pendirian Koperasi, juga pemberian kuasa untuk melakukan permohonan pengesahan jika ada;
3. Surat bukti penyerahan modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok; dan
4. Rencana awal kegiatan usaha Koperasi

Berita acara pada poin 2 disertakan berkas berikut ini :

1. Daftar hadir rapat pendirian;
2. FC KTP para pendiri yang hadir;
3. Surat kuasa pendiri; dan
4. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan departemen terkait dengan bidang usaha yang akan dijalani.

Melayangkan Permintaan Pengesahan Akta Pendirian koperasi

Permohonan SK Menkumham Akta Pendirian Koperasi dilaksanakan oleh notaris secara tertulis dengan cara mengisi Format Isian Akta Pendirian Koperasi yang terdapat di Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, dengan cara menscan dan meng-upload berkas-berkas yang sudah diverifikasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi.

Jika Membutuhkan Biro Jasa Pendirian Koperasi Jasa di Pangalengan – Kabupaten Bandung dapat menghubungi kami