Biro Jasa Pembuatan PT Perseorangan di Bojongloa Kidul Bandung

Biro Jasa Pembuatan PT Perseorangan di Bojongloa Kidul Bandung – PT Perseorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sesuai dengan PP Republik Indonesia No. 8 thn 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan Perseroan Perseorangan  :

Berikut syarat dan ketentuan pendirian  PT Perorangan yang dapat dikatakan lebih mudah dibandingkan pembuatan Perseroan Terbatas umum :

1. Pendiri Cukup satu orang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Berusia minimal 17 tahun
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 Milyar dan Kecil Maksimal 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Paling Sedikit 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan perseroan perseorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan AD PT perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya pengambilan data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Paket Pendirian PT Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian Perseroan Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KelebihanPT perseorangan :

perseroan perseorangan mempunyai kelebihan dibandingkan badan hukum lainnya diantaranya :

1. Bisa seorang diri
2. Persyaratan lebih mudah
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar sesuai kemampuan selama masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih terjangkau
6. Memiliki kekuatan hukum sama dengan Perseroan Terbatas biasa
7. Harta Perseroan tidak menyatu dengan harta pribadi

Kelemahan PT perseorangan  :

Selain  kelebihan PT perseorangan   juga memiliki beberapa kekurangan yaitu :

1. Diluar laporan pajak ada kewajiban untuk menyampaikan pembukuan setiap 6 bulan sekali ke mentri kehakiman, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan R/L
   3. Laporan Posisi Keuangan periode berjalan
2. Bila terlambat memberikan laporan akan mendapatkan sanksi diantaranya :
   1. Teguran tertulis
      Teguran pertama saat terlambat memberikan laporan, teguran ke-2 disampaikan setelah dalam 3 bulan surat pemeritauan pertama tidak ditanggapi
   2. Pemblokiran
      Diberikan jika setelah satu bulan dari teguran kedua diberikan, untuk pembukaan Pemblokiran ini akan dikenakan biaya sebesar Rp.500.000,-
   3. Pencabutan badan hukum
      dikenakan setelah Lima tahun sejak Pemblokiran diberlakukan dan pemilik  tidak bisa membuat Perseroan perseorangan  lagi selamanya.