Biro Jasa Pembuatan Perseroan Perseorangan di Kabupaten Bandung

Biro Jasa Pembuatan Perseroan Perseorangan di Kabupaten Bandung – Perseroan Perorangan yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang termasuk kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian Perseroan Perseorangan  :

Berikut yang perlu disiapkan untuk pembuatan  Perseroan Perseorangan yang bisa dikatakan lebih mudah dibandingkan pembuatan PT biasa :

1. Didirikan Cukup seorang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Usia minimal 17 tahun
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 M dan Kecil maksimal 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Paling Sedikit 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertuang   dalam Permenkeu RI   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian perseroan perorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan AD PT perseorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya pengambilan data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Biaya Pembuatan Perseroan Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian PT Perseorangan, Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KelebihanPT perorangan :

perseroan perseorangan memiliki milai lebih dibandingkan badan hukum lainnya diantaranya :

1. Bisa seorang diri
2. Syarat-syarat lebih mudah
3. Tidak membutuhkan akta notaris
4. Modal dasar bebas asal masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih murah
6. Mempunyai Kedudukan hukum seperti Perseroan Terbatas umum
7. Kekayaan Perseroan tidak menyatu dengan harta pemilik

Kelemahan Perseroan perseorangan  :

Bukan hanya  kelebihan Perseroan perseorangan   juga memiliki beberapa kekurangan yaitu :

1. Selain laporan pajak terdapat juga kewajiban untuk memberikan laporan keuangan setiap 6 bulan sekali kepada mentri kehakiman, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan Rugi Laba
   3. Laporan Posisi Keuangan tahun berjalan
2. Bila tidak memberikan laporan akan diberikan sanksi diantaranya :
   1. Teguran tertulis
      Surat pemberitauan pertama saat tidak tepat waktu memberikan laporan, teguran kedua dilayangkan setelah selama 3 bulan teguran pertama tidak ditanggapi
   2. Pemblokiran
      Diberikan jika dalam waktu satu bulan dari teguran kedua diberikan, untuk pencabutan Penghentian hak akses ini akan dikenakan denda sebesar Rp.500 ribu,-
   3. Pencabutan badan hukum
      dikenakan dalam waktu 5 tahun sejak Pembekuan diberikan dan pemilik  tidak dapat membuat Perseroan perseorangan  lagi setelahnya.