Biro Jasa Pembuatan Perseroan Perorangan di Leuwigajah Cimahi

Biro Jasa Pembuatan Perseroan Perorangan di Leuwigajah Cimahi – Perseroan Perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sebagaimana tertuang dalam PP Republik Indonesia No. 8 thn 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan Perseroan Perorangan  :

ini yang perlu disiapkan untuk pendirian  Perseroan Perseorangan yang dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan pembuatan PT biasa :

1. Pendiri Cukup satu orang saja
2. WNI
3. Usia minimal 17 tahun dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Max 1 Milyar dan Kecil max 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian PT perorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan AD PT perseorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya pengambilan data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Biaya Pembuatan Perseroan Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian PT Perseorangan, Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KeunggulanPT perseorangan :

perseroan perseorangan memiliki keunggulan dari pada badan hukum lainnya diantaranya :

1. Satu orang pendiri
2. Persyaratan lebih mudah
3. Tidak membutuhkan akta notaris
4. Modal dasar sesuai kemampuan selama masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih terjangkau
6. Memiliki Kedudukan hukum sama dengan PT umum
7. Kekayaan PT tidak menyatu dengan kekayaan pemilik

Kelemahan PT perorangan  :

Selain  keunggulam Perseroan perseorangan   juga memiliki beberapa kelemahan yaitu :

1. Diluar laporan pajak ada keharusan untuk menyampaikan laporan keuangan selama 6 bulan sekali kepada kementrian, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan Laba Rugi
   3. Catatan Posisi Keuangan periode berjalan
2. Bila tidak memberikan laporan akan mendapatkan hukuman berupa :
   1. Sanksi Melalui surat elektronik
      Teguran pertama saat terlambat memberikan laporan, teguran kedua dilayangkan Jika dalam tiga bulan surat pemeritauan pertama diabaikan
   2. Pemblokiran
      Dikenakan jika setelah satu bulan dari teguran Ke-2 diberikan, untuk pencabutan Penghentian hak akses ini akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000,-
   3. Penutupan badan hukum
      Diberikan setelah Lima tahun sejak Pemblokiran diberlakukan dan Anda  tidak bisa membuat Perseroan perseorangan  lagi selanjutnya.