Biro Jasa Pembuatan Perseroan Perorangan di Cimahi Selatan Cimahi

Biro Jasa Pembuatan Perseroan Perorangan di Cimahi Selatan Cimahi – PT Perseorangan ialah badan hukum perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro dan kecil seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian PT Perorangan  :

Berikut syarat dan ketentuan pembuatan  PT Perorangan yang bisa dikatakan lebih sederhana dibandingkan pembuatan PT biasa :

1. Didirikan Cukup satu orang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Usia minimal 17 tahun
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Max 1 Milyar dan Kecil max 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Min 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Permenkeu Republik Indonesia  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan PT perseorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar PT perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya tarik data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Paket Pembuatan Perseroan Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian Perseroan Perseorangan, Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

Kelebihanperseroan perseorangan :

PT perorangan mempunyai kelebihan dibandingkan badan hukum lainnya yaitu :

1. Bisa seorang diri
2. Syarat-syarat lebih mudah
3. Tidak membutuhkan akta notaris
4. Modal dasar tidak ditentukan asal masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih murah
6. Memiliki Kedudukan hukum seperti Perseroan Terbatas biasa
7. Kekayaan Perusahaan tidak menyatu dengan kekayaan pribadi

Kelemahan PT perorangan  :

Bukan hanya  keunggulam Perseroan perseorangan   juga memiliki beberapa kekurangan yaitu :

1. Selain laporan pajak ada kewajiban untuk menyampaikan pembukuan selama Per-6 bulan kepada mentri kehakiman, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan Laba Rugi
   3. Laporan Posisi Keuangan tahun berjalan
2. Jika terlambat memberikan laporan akan mendapatkan hukuman berupa :
   1. Teguran Melalui surat elektronik
      Surat pemberitauan pertama saat terlambat menyampaikan laporan, teguran kedua diberikan setelah dalam 3 bulan surat pemeritauan pertama diabaikan
   2. Pemblokiran
      Dikenakan jika dalam waktu satu bulan sejak surat pemberitauan Ke-2 disampaikan, untuk pembukaan Pembekuan ini akan dikenakan denda sejumla Rp.500.000,-
   3. Penutupan badan hukum
      dikenakan setelah 5 tahun sejak Pembekuan diberlakukan dan pelaku usaha  tidak dapat membuat Perseroan perorangan  lagi setelahnya.