Biro Jasa Pembuatan NPWP Perseroan Komanditer Cimahi

Biro Jasa Pembuatan NPWP Perseroan Komanditer Cimahi – Nomor Pokok Wajib Pajak  biasa disingkat dengan NPWP ialah identitas yang diberikan pada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas WP dalam melaksanakan ketentuan perpajakannya

Setiap Wajib Pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan sendiri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Sebagai Tanda pengenal untuk menjalankan kewajiban perpajakan
   Pada saat ingin memenuhi kewajiban perpajakan, WP harus menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak .
2. Menjadi syarat mendirikan badan usaha
   Jika kita ingin membuka usaha baik dalam bentuk apapun maka diwajibkan memiliki NPWP agar saat usaha berjalan kita bisa memenuhi kewajiban perpajakan kita
3. Sebagai ketentuan melamar kerja
   Jika bekerja dan menrima bayaran dari sebuah perusahaan, maka pemberi kerja wajib membayarkan pajak dari pendapatan yang anda dapatkan, sehingga NPWP menjadi salah satu ketentuan jika kita ingin mendapatkan pekerjaan
4. Menjadi syarat membuka rekening bank
   Saat kita membuka rekening di bank kita juga memiliki kewajiban perpajakan atas bunga/bagi hasil yang kita terima, maka bank menjadikan salah satu syarat untuk membuka tabungan
5. Menjadi ketentuan mengakses layanan umum lainnya
   Saat ini beberapa fasilitas publik juga memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk dapat mengaksinya seperti saat akan melakukan pergi keluar negeri, fasilitas bpjs dan yang lainya

Dan masih banyak lagi manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak, yang menjadikannya sebuah  keharusan untuk memilikinya.

Syarat Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Perseorangan

1. eKTP
2. KK
3. Surat pernyataan menjalankan usaha
4. Mengisi formulir

 

Syarat Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Badan

1. KTP Elektronik Penanggung Jawab
2. NPWP penanggung Jawab
3. Akta Pendirian
4. SK Menkumham
5. Surat Keterangan Domisili
6. Surat Keteraangan Menjalankan Usaha
7. Mengisi Formulir
8. Surat Kuasa (Bila dikuasakan)
9. Stempel perusahaan/badan