Biro Jasa Buat NPWP Perseroan Terbatas Kabupaten Bandung

Biro Jasa Buat NPWP Perseroan Terbatas Kabupaten Bandung – Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa disebut dengan NPWP yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri WP dalam melaksanakan ketentuan perpajakannya

Semua Wajib Pajak yang sudah memenuhi ketentuan subjektif dan objektif sesuai dengan aturan Undang-undang perpajakan harus mendaftarkan sendiri ke kantor DIRJEN Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP

Kegunaan Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Sebagai Identitas untuk menjalankan kewajiban perpajakan
   Pada saat ingin menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak wajib menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak .
2. Menjadi syarat mendirikan badan usaha
   Jika kita ingin membuka usaha baik dalam bentuk apapun maka diwajibkan memiliki NPWP agar saat usaha berjalan kita bisa memenuhi kewajiban perpajakan kita
3. Sebagai ketentuan melamar kerja
   Jika bekerja dan menrima bayaran untuk sebuah perusahaan, maka pemberi kerja wajib membayarkan pajak dari pendapatan yang kita terima, untuk itulah NPWP menjadi bagian dokumen jika anda ingin mendapatkan pekerjaan
4. Sebagai ketentuan membuka rekening bank
   Saat anda menabung di bank kita juga mempunyai kewajiban perpajakan atas bagi hasil/bunga yang kita terima, maka perbankan menjadikan bagian ketentuan untuk membuka rekening
5. Sebagai ketentuan mendapatkan fasilitas publik lainnya
   Kini sebagian fasilitas publik juga membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk mendapatkannya seperti saat kita ingin melakukan pergi keluar negeri, fasilitas bpjs dan yang lainya

Dan ada lagi manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak, yang menjadikannya sebuah  keharusan untuk memilikinya.

Syarat Membuat NPWP Pribadi

1. KTP Elektronik
2. Kartu Keluarga
3. Surat keterangan menjalankan usaha
4. Mengisi formulir

 

Syarat Membuat NPWP Badan

1. eKTP Penanggung Jawab
2. NPWP penanggung Jawab
3. Akta Pendirian
4. SK Menkumham
5. Surat Keterangan Domisili
6. Surat Keteraangan Menjalankan Usaha
7. Mengisi Formulir
8. Surat Kuasa (Bila dikuasakan)
9. Stempel perusahaan/badan