Biaya Pengurusan PT Perorangan di Kabupaten Bandung

Biaya Pengurusan PT Perorangan di Kabupaten Bandung – Perseroan Perorangan ialah badan hukum perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro dan kecil seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang termasuk kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan Perseroan Perorangan  :

Berikut syarat dan ketentuan pendirian  PT Perseorangan yang bisa dibilang lebih sederhana dibandingkan pendirian Perseroan Terbatas biasa :

1. Pendiri Cukup seorang saja
2. WNI
3. Usia minimal 17 tahun dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Max 1 Milyar dan Kecil max 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Paling Sedikit 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan perseroan perseorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar perseroan perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya pengambilan data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Biaya Pembuatan PT Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian PT Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KelebihanPT perorangan :

PT perseorangan terdapat kelebihan dari pada badan usaha lainnya diantaranya :

1. Bisa seorang diri
2. Syarat-syarat lebih sederhana
3. Tidak membutuhkan akta notaris
4. Modal dasar sesuai kemampuan asal masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih murah
6. Memiliki Kedudukan hukum seperti Perseroan Terbatas biasa
7. Kekayaan Perusahaan terpisah dengan kekayaan pemilik

Kekurangan Perseroan perseorangan  :

Bukan hanya  keunggulam Perseroan perorangan   juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya :

1. Diluar laporan pajak ada kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan setiap Per-6 bulan ke kementrian, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan L/R
   3. Catatan Posisi Keuangan tahun berjalan
2. Bila terlambat melaporkan akan mendapatkan sanksi diantaranya :
   1. Teguran melalui Email
      Teguran pertama saat terlambat memberikan laporan, teguran ke-2 diberikan Jika selama tiga bulan teguran pertama diabaikan
   2. Pembekuan
      Diberikan jika setelah satu bulan sejak surat pemberitauan Ke-2 diberikan, untuk pencabutan Pembekuan ini akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000,-
   3. Penutupan badan hukum
      dikenakan dalam waktu 5 tahun sejak Pemblokiran diberlakukan dan Anda  tidak bisa membuat Perseroan perorangan  lagi selamanya.