Biaya Pengurusan PT Perorangan di Bandung

Biaya Pengurusan PT Perorangan di Bandung – PT Perorangan ialah badan hukum perorangan yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sebagaimana tertera dalam PP Republik Indonesia No. 8 thn 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan PT Perseorangan  :

Berikut yang perlu disiapkan untuk pendirian  Perseroan Perseorangan yang dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan pembuatan PT umum :

1. Didirikan Cukup satu orang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Max 1 Milyar dan Kecil max 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Min 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian perseroan perorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan AD PT perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya tarik data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Biaya Pembuatan Perseroan Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian PT Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

Keunggulanperseroan perorangan :

PT perorangan terdapat kelebihan dibandingkan badan hukum lainnya diantaranya :

1. Cukup satu pendiri
2. Syarat-syarat lebih mudah
3. Tidak membutuhkan akta notaris
4. Modal dasar tidak ditentukan asal masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih murah
6. Memiliki kekuatan hukum seperti PT umum
7. Harta Perseroan terpisah dengan harta pemilik

Kekurangan Perseroan perorangan  :

Bukan hanya  keunggulam PT perseorangan   juga terdapat beberapa kelemahan diantaranya :

1. Diluar laporan pajak ada kewajiban untuk menyampaikan pembukuan setiap 6 bulan sekali ke mentri kehakiman, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan L/R
   3. Laporan Posisi Keuangan tahun berjalan
2. Jika terlambat melaporkan akan diberikan sanksi berupa :
   1. Sanksi tertulis
      Surat pemberitauan pertama saat tidak tepat waktu menyampaikan laporan, teguran kedua disampaikan setelah selama tiga bulan surat pemeritauan pertama diabaikan
   2. Pemblokiran
      Diberikan jika setelah satu bulan sejak teguran Ke-2 disampaikan, untuk pembukaan Pembekuan ini akan dikenakan denda sejumla Rp.500 ribu,-
   3. Pencabutan badan hukum
      dikenakan dalam waktu Lima tahun sejak Pembekuan diberlakukan dan Anda  tidak bisa membuat Perseroan perseorangan  lagi setelahnya.