Biaya Pengurusan Perseroan Perseorangan di Cimahi Tengah Cimahi

Biaya Pengurusan Perseroan Perseorangan di Cimahi Tengah Cimahi – PT Perseorangan yaitu badan hukum perseorangan yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sebagaimana tertuang dalam PP Republik Indonesia Nomor 8 thn 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian Perseroan Perseorangan  :

ini syarat dan ketentuan pendirian  PT Perseorangan yang bisa dikatakan lebih sederhana dibandingkan pendirian Perseroan Terbatas biasa :

1. Didirikan Cukup seorang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Usia minimal 17 thn dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maks 1 M dan Kecil Maks 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Min 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertera  dalam Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian PT perorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan AD perseroan perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya download data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Paket Pendirian PT Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian Perseroan Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KelebihanPT perseorangan :

perseroan perorangan memiliki keunggulan dari pada badan usaha lainnya yaitu :

1. Bisa seorang diri
2. Persyaratan lebih mudah
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar tidak ditentukan asal masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pembuatan lebih terjangkau
6. Mempunyai Kedudukan hukum sama dengan PT biasa
7. Harta PT terpisah dengan harta pemilik

Kekurangan PT perorangan  :

Bukan hanya  kelebihan PT perorangan   juga terdapat beberapa kekurangan diantaranya :

1. Diluar laporan pajak terdapat juga tanggung jawab untuk memberikan laporan keuangan setiap 6 bulan sekali ke kementrian, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan R/L
   3. Catatan Keuangan tahun berjalan
2. Jika terlambat memberikan laporan akan mendapatkan sanksi berupa :
   1. Sanksi Melalui surat elektronik
      Surat pemberitauan pertama saat tidak tepat waktu memberikan laporan, teguran ke-2 dilayangkan Jika selama tiga bulan teguran pertama diabaikan
   2. Penghentian hak akses
      Diberikan jika setelah satu bulan sejak teguran kedua diberikan, untuk pencabutan Pemblokiran ini akan dikenakan biaya sebesar Rp.500 ribu,-
   3. Penutupan badan hukum
      dikenakan dalam waktu Lima tahun sejak Pembekuan diberikan dan pelaku usaha  tidak bisa membuat PT perseorangan  lagi selamanya.