Biaya Pengurusan Himpunan di Kota Bandung – Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Kab. Purwakarta, Garut Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Jakarta, Bekasi, dan Seluruh wilayah Jabar pada umumnya.
Dalam perizinan Indonesia, kata perkumpulan memiliki beberapa istilah serupa yang kerap dipakai antara lain kumpulan, himpunan, ikatan, persatuankesatuan, serikat, kominitas dan lain-lain. Kesemuanya memiliki maksud yang sama yaitu perkumpulan.
Perkumpulan ialah badan hukum yang merupakan gabungan orang didirikan untuk mencapai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
JENIS PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri dari dua jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut ciri dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi massa yang tidak berbadan hukum, artinya dalam pandangan hukum bukan merupakan subyek independen yang berdiri sendiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang wajib mendapatkan Surat Keputusan Resmi status badan hukumnya melalui Menkumham
Didirikan dengan akta Notaris dan pengesahannya diajukan ke Kementerian Hukum dan Ham .
MANFAAT PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Memiliki kekuatan hukum andai sewaktu-waktu terjadi perselisihan
- Menjaga aset organisasi
- ormas lebih dipercaya di mata publik atau donatur
- Komunitas bisa tumbuh lebih besar
- Dapat Membuka rekening bank atas nama komunitas
- priroritas dalam memperoleh support program maupun materil baik dari perusahaan maupun pemerintah
PROSEDUR PENDIRIAN ORGANISASI BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama ormas oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Pengajuan Pengesahan badan hukum perkumpulan\organisasi harus diawali dengan pemesanan nama organisasi. Pemesanan hanya bisa Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pengajuan nama sebagaimana tersebut mencakup identitas pemesanan nama organisasi yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menkumham akan dilakukan melalui elektronik yang memuat hal-hal diantaranya no. pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pesan dan tanggal kadaluarsa (60 hari) serta kode tagihan atas pemesanan nama.
- Notaris memproses akta pendiriannya jika nama telah memperoleh persetujuan. Hal-hal yang harus dipenuhi diantaranya adalah :
- Data semua pendiri perkumpulan (KTP, NPWP/KITAS/Passport);
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Alamat perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rincian intern perkumpulan yang terdiri dari Asas, landasan, kegiatan, masa berlaku, harta kekayaan, hak dan kewajiban, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan khusus AD/ART , susunan pengurus dan pengawas, struktur dan jabatan dalam perkumpulan;
- Aturan lain yang dipandang diperlukan dalam organisasi.
- Melunasi biaya permohonan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian beserta kelengkapan pengajuan secara online oleh yang mengajukan, yang aslinya diarsipkan oleh Notaris, antara lain memuat :
- Salinan Akta pendirian / perubahan pendirian organisasi yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan tempat kedudukan atau surat keterangan domisili organisasi;
- Sumber keuangan perkumpulan;
- Program kegiatan perkumpulan;
- Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- Notulensi rapat pembentukan perkumpulan;
- Surat pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk memperoleh NPWP
- Persetujuan permohonan pengesahan badan hukum akan diterima kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja sejak Menteri memutuskan tidak berkeberatan atas pengajuan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika membutuhkan konsultasi Biaya Pengurusan Himpunan di Kota Bandung silahkan menghubungi kami