Biaya Pendirian PT Perseorangan di Cimekar Kabupaten Bandung

Biaya Pendirian PT Perseorangan di Cimekar Kabupaten Bandung – Perseroan Perorangan yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sesuai dengan PP Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang memiliki kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian PT Perseorangan  :

ini yang perlu disiapkan untuk pendirian  Perseroan Perorangan yang bisa dikatakan lebih mudah dibandingkan pendirian Perseroan Terbatas umum :

1. Didirikan Cukup satu orang saja
2. WNI
3. Usia minimal 17 thn dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 M dan Kecil maksimal 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Min 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Disebutkan   dalam Peraturan Mentri Keuangan RI   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan perseroan perseorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar perseroan perseorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya tarik data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Paket Pembuatan Perseroan Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Biaya Pendirian Perseroan Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KelebihanPT perorangan :

perseroan perorangan mempunyai kelebihan dibandingkan badan usaha lainnya diantaranya :

1. Pendirinya cukup satu orang
2. Syarat-syarat lebih mudah
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar sesuai kemampuan asal masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih murah
6. Mempunyai kekuatan hukum seperti PT biasa
7. Kekayaan Perseroan tidak menyatu dengan kekayaan pribadi

Kekurangan PT perseorangan  :

Selain  keunggulam PT perorangan   juga terdapat beberapa kekurangan diantaranya :

1. Selain laporan pajak ada keharusan untuk memberikan pembukuan setiap Per-6 bulan kepada mentri kehakiman, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan R/L
   3. Laporan Keuangan periode berjalan
2. Jika tidak melaporkan akan mendapatkan sanksi berupa :
   1. Sanksi tertulis
      Surat pemberitauan pertama saat tidak tepat waktu menyampaikan laporan, teguran kedua dilayangkan setelah dalam tiga bulan teguran pertama tidak ditanggapi
   2. Pembekuan
      Dikenakan jika dalam waktu satu bulan sejak surat pemberitauan kedua diberikan, untuk pencabutan Pemblokiran ini akan dikenakan biaya sebesar Rp.500 ribu,-
   3. Penutupan badan hukum
      dikenakan setelah 5 tahun sejak Penghentian hak akses diberlakukan dan Anda  tidak dapat membuat Perseroan perorangan  lagi setelahnya.