Biaya Pendirian Asosiasi Karyawangi – Kabupaten Bandung Barat – Berpengalaman & Terpercaya kami melayani daerah Bandung, Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat, Cimahi, Kab. Purwakarta, Kabupaten Garut Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, DKI Jakarta, Bekasi, dan Seluruh wilayah Jawa Barat pada umumnya.
Dalam perizinan Indonesia, kata perkumpulan memiliki beberapa istilah lain yang sering digunakan antara lain perkumpulan, himpunan, ikatan, persatuankesatuan, sarikat, kominitas dll. Kesemuanya mempunyai arti yang sama yakni perkumpulan.
Perkumpulan adalah lembaga yang merupakan kumpulan individu didirikan untuk mencapai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri atas 2 jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut perbedaan dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi massa yang statusnya tidak berbadan hukum, artinya dalam pandangan hukum bukan merupakan subyek independen yang berdiri sendiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang harus mendapatkan Surat Keputusan Resmi status badan hukumnya melalui Mentri Hukum & Ham
Didirikan berdasarkan akta Notaris dan pengesahannya melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .
KEUNTUNGAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat perlindungan dan bantuan hukum andai sewaktu-waktu terjadi sengketa
- Menjaga harta kekayaan organisasi
- Komunitas lebih dipercaya di mata masyarakat atau klient
- Perkumpulan bisa tumbuh lebih besar
- Dapat Membuka rek. bank atas nama organisasi
- Kemudahan memperoleh bantuan moril maupun materil baik dari swasta maupun negara
TATA CARA PEMBUATAN ORGANISASI BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama ormas oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum perkumpulan\organisasi harus didahului dengan pengajuan nama ormas. Pengajuan dilakukan Oleh Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pemesanan nama sebagaimana tersebut mencakup identitas pemohonan nama organisasi yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menteri akan dilakukan melalui elektronik yang berisi hal-hal antara lain no. pemesanapesan nama, nama perkumpulan yang disetujui, tanggal pesan dan tanggal berlaku (60 hari) juga kode tagihan atas pesan nama.
- Notaris membuat akta pendiriannya bila nama sudah memperoleh pengesahan. Hal-hal yang harus dipenuhi antara lain adalah :
- Identitas semua pendiri perkumpulan (Kartu Tanda Penduduk, Nomer Pokok Wajib Pajak/Kartu Identitas/Passport);
- AD/ART Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Alamat perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rincian internal organisasi yang terdiri dari Asas, dasar, kegiatan, masa berlaku, harta kekayaan, tugas dan wewenang, pilihan nama dan jenis rapat anggota, aturan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan khusus Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga , susunan pengurus dan pengawas, susunan dan jabatan dalam perkumpulan;
- Ketentuan lain yang dianggap dibutuhkan dalam organisasi.
- Melunasi biaya pengajuan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian juga kelengkapan pengajuan secara elektronik oleh yang mengajukan, yang aslinya disimpan oleh Notaris, antara lain berisi :
- Akta pendirian / perubahan pendirian perkumpulan yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan tempat kedudukan atau surat keterangan domisili perkumpulan;
- Sumber keuangan perkumpulan;
- Program kerja organisasi;
- Surat pernyataan tidak ada permasalahan kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Notulensi rapat pembentukan perkumpulan;
- Surat pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk memperoleh Nomor Pokok wajib Pajak
- Penerbitan pengajuan pengesahan badan hukum akan diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari Menteri memutuskan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika memerlukan layanan Biaya Pendirian Asosiasi Karyawangi – Kabupaten Bandung Barat silahkan kontak kami