Biaya Pembuatan Perseroan Perseorangan di Cimahi

Biaya Pembuatan Perseroan Perseorangan di Cimahi – PT Perseorangan yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil. Sebagaimana tertera dalam PP RI Nomor 8 tahun 2021 mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang termasuk kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan PT Perorangan  :

ini yang perlu disiapkan untuk pendirian  PT Perorangan yang dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan pembuatan PT biasa :

1. Pendiri Cukup satu orang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Berusia minimal 17 thn
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maksimal 1 M dan Kecil maksimal 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Min 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertuang   dalam Permenkeu Republik Indonesia  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian PT perseorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar perseroan perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya download data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Layanan Kami, berikut Paket Pendirian Perseroan Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian PT Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

Keunggulanperseroan perorangan :

PT perseorangan memiliki keunggulan dari pada badan hukum lainnya yaitu :

1. Satu orang pendiri
2. Syarat-syarat lebih sederhana
3. Tidak perlu akta notaris
4. Modal dasar sesuai kemampuan selama masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih terjangkau
6. Memiliki kekuatan hukum seperti Perseroan Terbatas umum
7. Kekayaan Perusahaan tidak menyatu dengan harta pemilik

Kekurangan PT perorangan  :

Bukan hanya  kelebihan PT perorangan   juga memiliki beberapa kelemahan yaitu :

1. Diluar laporan pajak ada keharusan untuk memberikan pembukuan selama Per-6 bulan kepada mentri kehakiman, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan R/L
   3. Laporan Posisi Keuangan tahun berjalan
2. Jika tidak memberikan laporan akan diberikan hukuman diantaranya :
   1. Sanksi Melalui surat elektronik
      Teguran pertama saat tidak tepat waktu menyampaikan laporan, teguran kedua disampaikan Jika dalam 3 bulan surat pemeritauan pertama diabaikan
   2. Pembekuan
      Diberikan jika setelah satu bulan dari teguran kedua disampaikan, untuk pembukaan Penghentian hak akses ini akan dikenakan denda sejumla Rp.500.000,-
   3. Penutupan badan hukum
      Diberikan setelah 5 tahun sejak Penghentian hak akses diberikan dan pelaku usaha  tidak bisa membuat Perseroan perorangan  lagi setelahnya.