CV. Mitra Usaha Indonesia – Melayani Biaya Pembuatan Pembaruan Bidang Usaha PT di Kabupaten Bandung secara SAH, Terpercaya sesuai ketentuan UU yang berlaku di Indonesia, untuk wilayah Bandung , Kabupaten Bandung, KBB , Cimahi , Purwakarta , Kab. Garut , Bekasi , Kota Depok , Kab. Bogor, DKI Jakarta Dan sekitarnya.
Dalam perjalanan bisnis dipastikan kita memerlukan perubahan terhadap Akta perusahaan yang kita gunakan untuk mengikuti kebutuhan} dan penyesuaian bisnis yang ada. Diantaranya berkenaan dengan susunan pengurus perusahaan (Direksi dan Komisaris ) , Pemilik modal, bidang usaha, domisili maupun penyesuaian lainnya.
Untuk memenuhi hal tersebut kami menyiapkan layanan berikut ini :
Dalam Undang-Undang PT ada 3 macam perubahan dalam PT diantaranya :
- Perubahan DATA yang diberitahukan kepada Menteri
- Perubahan Anggaran Dasar (AD) yang diberitahukan kepada Menteri; dan
- Perubahan Anggaran Dasar (AD) yang memerlukan persetujuan Menteri;
Lalu bagaimana perubahan-perubahan yang disebutkan dalam tiga macam perubahan tersebut ? Mari kita simak uraiannya :
- Perubahan DATA yang diberitahukan kepada Menteri
Perubahan data ini merupakan perubahan diluar perubahan AD yang dalam pemberlakuannya memerlukan pemberitahuan kepada Menteri yaitu antara lain :
- Struktur Perusahaan ( Komisaris dan atau Direksi)
- Pergantian Pemilik Saham
- Ganti nama pemilik saham(Misalnya : ada pemegang saham baik pribadi/badan yang dikemudian hari merubah nama )
- Pengangkatan Kembali yaitu jika masa jabatan Komisaris atau Direktur berakhir dan tidak ada perubahan terhadap Komisaris atau Direktur
- Alamat Lengkap PTyaitu apabila PT pindah alamat tetapi masih dalam satu wilayah Kota/Kabupaten yang sama.
- Perubahan Anggaran Dasar (AD) yang diberitahukan kepada Menteri
Perubahan AD ini merupakan perubahan Anggaran Dasar yang membutuhkan pemberitahuan kepada Menteri yaitu antara lain :
- Penambahan Modal Ditempatkan/Disetortanpa merubah Modal Dasar.
- Jenis Perseroan, yaitu perubahan jenis perseroan dari Swasta Nasional menjadi perseroan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), PMA (Penanaman Modal Asing), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan sebaliknya.
- Perubahan Pasal atau ayat dalam AD kecuali Pasal 1, 2, 3 dan 4 ayat (1)
- Perubahan Anggaran Dasar (AD) yang memerlukan persetujuan Menteri
Perubahan Anggaran Dasar ini memerlukan persetujuan dari Menteri yaitu diantaranya :
- Merubah Nama Perseoan
- Perubahan Domisili Perseoan, dalam hal ini apabila PT pindah tempat kedudukannya Keluar Kota/Kabupaten lainnya.
- {Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT(baik itu penambahan atau pengurangan bidang usaha)
- Jangka Waktu berdirinya PT (jika PT memiliki jangka waktu tertentu, atau ingin mengganti jangka waktu dari jangka waktu terbatas menjadi jangka waktu tidak terbatas atau sebaliknya)
- Peningkatan Modal Dasar
- Pengurangan Modal Dasar
- Pengurangan Modal Disetor dan Ditempatkan
- Status Perusahaanyaitu perubahan dari status tertutup (private) menjadi terbuka-Tbk. (public) atau sebaliknya.
Ketentuan Perubahan Akta PT :
Untuk perubahan Akta Perseroan Terbatas diperlukan syarat & ketentuan sebagai berikut :
- RUPS
Merubah akta Perseroan Terbatas hanya bisa dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kuorum sebagai berikut :- Minimal 1/2 dari Pemegang saham hadir : Untuk Perubahan Data PT
- Minimal 2/3 dari Pemegang saham hadir : Untuk Perubahan Anggaran Dasar PT
- Minimal 3/5 dari Pemegang saham hadir : Untuk Pembubaran/Penggabungan/Akusisi PT
- Akta Jual Beli Saham
Diperlukan jika ada perpindahan saham ke orang/badan lain - Surat Keterangan Domisili
Diperlukan Jika berkaitan dengan perpindahan alamat
Demikian uraian mengenai jenis-jenis perubahan dalam Perseroan Terbatas, mudah-mudahan bermanfaat dan apabila anda ingin mendirikan Perseroan Terbatas atau Ingin merubah PT, tetapi bingung memilih penyedia jasa pengurusan dokumen tersebut dapat menghubungi kami, kami siap membantu menyiapkan dan menyelesaikan dokumen legalitas perusahaan anda dengan biaya terjangkau, cepat, legal dan profesional.
Sumber: Undang-Undang No. 40 Thn 2007
Jika memerlukan konsultasi Biaya Pembuatan Pembaruan Bidang Usaha PT di Kabupaten Bandung jangan sungkan untuk menghubungi kami