Biaya Pembuatan NPWP Yayasan Kabupaten Bandung

Biaya Pembuatan NPWP Yayasan Kabupaten Bandung – Nomor Pokok Wajib Pajak  biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan pada wajib pajak (WP) sebagai sarana berkenaan administrasi perpajakan yang diperuntukan sebagai identitas wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya

Setiap Wajib Pajak yang telah terpenuhi ketentuan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DIRJEN Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP

Kegunaan Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Sebagai Tanda pengenal untuk mematuhi kewajiban perpajakan
   Pada saat ingin menjalankan kewajiban perpajakan, WP wajib menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak .
2. Sebagai syarat membuka badan usaha
   Jika kita ingin membuka usaha baik dalam bentuk apapun maka diwajibkan memiliki NPWP agar saat usaha berjalan kita bisa memenuhi kewajiban perpajakan kita
3. Sebagai ketentuan mencari kerja
   Jika bekerja dan menrima bayaran dari sebuah perusahaan, maka perusahaan harus membayarkan pajak dari penghasilan yang anda dapatkan, untuk itulah NPWP menjadi salah satu ketentuan jika anda mau melamar pekerjaan
4. Sebagai syarat membuka rekening tabungan
   Saat kita membuka rekening di bank anda juga memiliki kewajiban perpajakan atas bunga/bagi hasil yang diberikan bank, maka perbankan menjadikan salah satu syarat untuk membuka rekening
5. Sebagai syarat mengakses fasilitas umum lainnya
   Kini beberapa fasilitas publik juga membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk mendapatkannya seperti saat akan melakukan pergi keluar negeri, fasilitas bpjs dan yang lainya

Dan masih banyak lagi manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak, yang menjadikannya sebuah  kewajiban untuk memilikinya.

Syarat Membuat NPWP Pribadi

1. eKTP
2. Kartu Keluarga
3. Surat keterangan menjalankan usaha
4. Mengisi formulir

 

Syarat Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Badan

1. eKTP Penanggung Jawab
2. Nomor Pokok Wajib Pajak penanggung Jawab
3. Akta Pendirian
4. SK Menkumham
5. SK Domisili
6. Surat Keteraangan Menjalankan Usaha
7. Mengisi Formulir
8. Surat Kuasa (Bila dikuasakan)
9. Stempel perusahaan/badan