Biaya Pembuatan NPWP Perseroan Komanditer Kabupaten Bandung Barat

Biaya Pembuatan NPWP Perseroan Komanditer Kabupaten Bandung Barat – Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa disingkat dengan NPWP adalah identitas yang diberikan pada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang diperuntukan sebagai tanda pengenal diri WP dalam melaksanakan ketentuan perpajakannya

Semua Wajib Pajak yang telah terpenuhi ketentuan subjektif dan objektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan sendiri ke kantor DIRJEN Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP

Manfaat NPWP

1. Menjadi Identitas untuk menjalankan kewajiban perpajakan
   untuk menjalankan kewajiban perpajakan, WP wajib menunjukan NPWP .
2. Sebagai syarat mendirikan perusahaan
   Jika kita ingin membuka usaha baik dalam bentuk apapun maka diwajibkan memiliki NPWP agar saat usaha berjalan kita bisa memenuhi kewajiban perpajakan kita
3. Syarat melamar kerja
   Jika mendapatkan pekerjaan dan menrima gaji dari pemberi kerja, maka pemberi kerja wajib membayarkan pajak dari pendapatan yang anda dapatkan, sehingga NPWP menjadi salah satu dokumen jika kita mau melamar pekerjaan
4. Menjadi ketentuan membuka rekening tabungan
   Saat anda menabung di bank kita juga memiliki kewajiban perpajakan atas bunga/bagi hasil yang diberikan bank, maka bank menjadikan salah satu syarat untuk membuka tabungan
5. Sebagai syarat mengakses layanan umum lainnya
   Kini beberapa layanan publik juga membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk dapat mengaksinya seperti saat kita ingin melakukan perjalanan keluar negeri, fasilitas bpjs dan lain sebagainya

Dan masih banyak lagi fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak, yang menjadikannya sebuah  keharusan untuk memilikinya.

Syarat Bikin NPWP Pribadi

1. eKTP
2. Kartu Keluarga
3. Surat keterangan menjalankan usaha
4. Mengisi formulir

 

Syarat Membuat NPWP Badan

1. KTP Elektronik Penanggung Jawab
2. Nomor Pokok Wajib Pajak penanggung Jawab
3. Akta Pendirian
4. SK Menkumham
5. Surat Keterangan Domisili
6. Surat Keteraangan Menjalankan Usaha
7. Mengisi Formulir
8. Surat Kuasa (Bila dikuasakan)
9. Stempel perusahaan/badan