Biaya Pembuatan Ikatan Kota Cimahi – Profesional, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Cimahi, Kab. Purwakarta, Garut Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Jakarta, Kota bekasi, dan Seluruh daerah Jabar pada umumnya.
Dalam legalitas Indonesia, istilah perkumpulan memiliki beberapa makna lain yang sering digunakan antara lain kumpulan, himpunan, perikatan, persatuankesatuan, sarikat, kominitas dan lain-lain. Seluruhnya memiliki arti yang sama yakni perkumpulan.
Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan gabungan individu didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak bersifat komersil (Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2016)
MACAM-MACAM PERKUMPULAN
Perkumpulan terdiri atas 2 jenis yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Berikut ciri dalam tiap macamnya :
- Perkumpulan yang tidak berbadan hukum
Adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum, maksudnya dalam status hukum tidak menjadi subyek independen yang berdiri sendiri.Seperti tertuang dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Perkumpulan berbadan hukum.
Perkumpulan yang mendapatkan SK status badan hukumnya melalui Mentri Hukum & Ham
Didirikan dengan akta notariil dan pengesahannya melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .
KEUNTUNGAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM :
- Mendapat kekuatan hukum andai andai terjadi sengketa
- Melindungi harta kekayaan organisasi
- ormas lebih kredibel di mata masyarakat atau klient
- Komunitas bisa tumbuh lebih besar
- Bisa Membuka rekening bank atas nama organisasi
- priroritas dalam memperoleh bantuan program maupun pendanaan baik dari swasta maupun pemerintah
PROSEDUR PENDIRIAN ORGANISASI BERBADAN HUKUM
- Pengajuan nama ormas oleh Notaris
- Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Pengajuan Pengesahan badan hukum perkumpulan\organisasi harus diawali dengan pengajuan nama organisasi. Pengajuan dilakukan Melalui Notaris (Pasal 1 angka 3)
- Pemesanan nama seperti tersebut meliputi identitas pemohonan nama perkumpulan yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
- Persetujuan Menkumham akan diberikan melalui online yang berisi beberapa data diantaranya nomor pemesanapesan nama, nama organisasi yang disetujui, tanggal pesan dan tanggal berlaku (60 hari) serta kode pembayaran atas pesan nama.
- Notaris memproses akta pendiriannya jika nama sudah mendapatkan persetujuan. Hal-hal yang wajib dipenuhi diantaranya adalah :
- Identitas lengkap para pendiri perkumpulan (KTP, NPWP/KITAS/Passport);
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- Nama perkumpulan;
- Domisili perkumpulan;
- Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
- Rincian internal organisasi yang terdiri dari Asas, landasan, kegiatan, jangka waktu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan umum AD/ART , struktur pengurus dan pengawas, susunan dan jabatan dalam perkumpulan;
- Ketentuan lain yang dianggap diperlukan dalam organisasi.
- Membayarkan tagihan permohonan pengesahan (Pasal 11 Peraturan Mentri Hukum & Ham 3/2016) ;
- Penulisan format pendirian beserta kelengkapan pernyataan secara online oleh pemohon, yang aslinya diarsipkan oleh Notaris, antara lain berisi :
- Akta pendirian / perubahan pendirian perkumpulan yang dilegalisir oleh Notaris;
- Surat pernyataan alamat atau SK domisili organisasi;
- Sumber keuangan organisasi;
- Agenda kerja perkumpulan;
- Dokumen pernyataan tidak ada permasalahan kepengurusan atau dalam proses di pengadilan;
- Notulensi rapat pembentukan perkumpulan;
- Dokumen pernyataan kesediaan oleh pendiri untuk mengajukan NPWP
- Persetujuan permohonan pengesahan badan hukum akan dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Menteri menyatakan tidak berkeberatan atas pengajuan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
Jika memerlukan layanan Biaya Pembuatan Ikatan Kota Cimahi silahkan menghubungi kami