Biaya Bikin NPWP Perusahaan di Purwakarta

Biaya Bikin NPWP Perusahaan di Purwakarta – Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan pada wajib pajak (WP) sebagai sarana berkenaan administrasi perpajakan yang diperuntukan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Semua Wajib Pajak yang sudah terpenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana ketentuan Undang-undang perpajakan wajib mendaftarkan diri ke kantor DIRJEN Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP

Kegunaan NPWP

1. Menjadi Identitas untuk mematuhi kewajiban perpajakan
   untuk memenuhi kewajiban perpajakan, WP wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak .
2. Sebagai syarat mendirikan badan usaha
   Jika kita ingin membuka usaha baik dalam bentuk apapun maka diwajibkan memiliki NPWP agar saat usaha berjalan kita bisa memenuhi kewajiban perpajakan kita
3. Syarat mencari kerja
   Jika bekerja dan mendapatkan pemasukan untuk sebuah perusahaan, maka pemberi kerja harus memotong pajak dari penghasilan yang kita dapatkan, sehingga NPWP menjadi salah satu syarat jika anda mau melamar pekerjaan
4. Menjadi ketentuan membuka rekening bank
   Ketika kita membuka rekening di bank anda juga mempunyai kewajiban perpajakan atas bagi hasil/bunga yang diberikan bank, maka bank menjadikan bagian ketentuan untuk membuka tabungan
5. Sebagai syarat mengakses fasilitas umum lainnya
   Kini sebagian fasilitas publik juga memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk mendapatkannya seperti saat akan melakukan perjalanan keluar negeri, fasilitas bpjs dan yang lainya

Dan masih banyak lagi fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak, yang menjadikannya sebuah  kewajiban untuk memilikinya.

Syarat Bikin NPWP Perseorangan

1. KTP Elektronik
2. KK
3. Surat keterangan menjalankan usaha
4. Mengisi formulir

 

Syarat Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Badan

1. eKTP Penanggung Jawab
2. Nomor Pokok Wajib Pajak penanggung Jawab
3. Akta Pendirian
4. SK Menkumham
5. SK Domisili
6. Surat Keteraangan Menjalankan Usaha
7. Mengisi Formulir
8. Surat Kuasa (Bila dikuasakan)
9. Stempel perusahaan/badan