Biro Jasa Pendirian Koperasi Pemasaran di Jayagiri – Kabupaten Bandung Barat

Jasa Legalitas Bandung , Melayani Biro Jasa Pendirian Koperasi Pemasaran di Jayagiri – Kabupaten Bandung Barat – Koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan individu-individu atau gabungan beberapa Koperasi  dengan fondasi kegiatannya berpedoman pada ketentuan Koperasi sekaligus menjadi gerakan ekonomi masyarakat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan, aturan tentang koperasi termuat di Undang-Undang Nomor 25 thn 1992 tentang Koperasi

Anggota koperasi mendapatkan hak double (sbg yang memiliki & pengguna manfaat), didirikan, didanai, dikelola dan diawasi serta dirasakan hasilnya sendiri oleh pemiliknya.

Tugas utama badan usaha koperasi ialah menopang kepentingan kesuksesan pemiliknya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Bila terdapat keuntungan maka  diberikan ke anggotanya , dan kapasitas layanan  koperasi melampaui keperluan anggotanya, maka bisa memenuhi keperluan penduduk diluar anggota badan usaha koperasi

LANDASAN HUKUM

1. UUD 1945 psl. 33 ayat 1 Perekonomian  Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan
2. UU 25 thn 92, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

BENTUK dan JENIS KOPERASI

Berdasarkan UU cipta kerja Pasal 3  dilihat dari pembentuknya , bentuk Koperasi dipisah\dikelompokan menjadi 2 yaitu:

1. Koperasi Primer
   Yaitu koperasi yang didirikan oleh individu-individu dengan jumlah pendiri paling sedikit oleh 9 orang.
2. Koperasi Sekunder
   Adalah koperasi yang diprakarsai  olehgabungan koperasi yang didirikan  oleh paling sedikit 3 Koperasi .

Adapun jenis-jenis koperasi disebutkan di Pasal 67 Permenkukm No. 09/2018, ialah :

1. Koperasi Konsumen;
   yaitu koperasi yang menjual barang-barang konsumsi yang dikonsumsi oleh para membernya, contohnya : koperasi yang berbentuk warung atau mini market yang menyediakan barang-barang yang di konsumsi sehari2 oleh anggotanya
2. Koperasi Produsen
   adalah  koperasi yang operasional fokus pada mengolah bahan mentah milik anggota ke siap jual, misalnya : koperasi dibidang peternakan, perkebunan, pertambangan, nelayan
3. Koperasi Jasa
   yaitu   koperasi yang bergerak dibidang jasa untuk keperluan para anggotanya dan juga kepada masyarakat umum, contohnya : jasa angkutan, pariwisata,keuangan, biro jasa dll
4. Koperasi pemasaran
   yaitu   koperasi yang gerakan  utamanya memasarkan barang-barang yang diproduksi oleh anggotanya, misalnya : memasarkan hasil karya, makanan olahan, tekstil, dan lainnya
5. Koperasi simpan pinjam.
   ialah   koperasi yang gerakan  usahanya dibidang simpan pinjam, contohnya koperasi simpan pinjam, koperasi syariah

TAHAPAN PENDIRIAN KOPERASI

Setelah membahas  syarat & bentuk koperasi maka berikut kita akan memulai langkah-langkah untuk membuat koperasi yang sesuai ketentuan pada Peraturan Mentri Koperasi dan UMK Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Bimbingan Koperasi, adapun langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:

Mengikuti bimbingan pengelolaan koperasi

Penyuluhan dapat dilakukan dengan cara mengirimkan permohonan tertulis pembinaan pendirian koperasi kepada Kepala Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah. Pengajuan dalam {surat permohonan|Permohonan tertulis| itu ialah Waktu penyelenggaran pengisian materi, & lokasi pengisian materi,. Penyuluhan,  akan diisi oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), untuk materi yang disampaikan mengenai oprasional) perkoperasian, aturan pembuatan koperasi, bagaimana cara pengesahan koperasi, dll.

Rapat Pembentukan Koperasi

Pendirian Koperasi dilanjutkan dengan mengadakan rapat pembentukan yang diikuti oleh para pendiri & di tempat yang bersamaan juga dapat diadakan pembinaan mengenai perkoperasian oleh sudin Kemenkopukm dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili keanggotaannya.

Seperti tertuang dalam Pasal 12 Permenkukm No. 09/2018, rapat pembentukan koperasi diselenggarakan oleh pimpinan rapat dan sekretaris yang dipilihdisepakati oleh para pendiri untuk membicarakan dasar isi rencana anggaran dasar yang meliputi :

1. Nama koperasi;
2. Data pendiri;
3. Tempat kedudukan  koperasi;
4. Jenis koperasi;
5. Batas waktu berdiri;
6. Maksud dan Tujuan;
7. Keanggotaan koperasi;
8. Perangkat organisasi koperasi;
9. Kekayaan awal koperasi;
10. Jumlah kententuan simpanan Pokok dan Wajib ;
11. Kegiatan usaha koperasi;
12. operasional Koperasi;
13. Pembagian keuntungan;
14. Perubahan anggaran dasar;
15. Tata cara pembubaran
16. Sanksi; dan
17. Peraturan khusus.

Pengajuan Permohonan Nama Koperasi

Nama koperasi  yang ditetapkan oleh Perseta dalam Rapat Anggota Pendirian Koperasi di pesan melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Nama koperasi wajib memenuhi persyaratan:

1. Terdiri dari paling sedikit  3 kata diluar frasa koperasi;
2. Ditulis dalam huruf latin;
3. Belum dipakai secara sah oleh Koperasi lain;
4. Dilarang melanggar ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
5. Dilarang sama dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
6. dilarang terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
7. Tidak hanya berisi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Koperasi;
8. Sesuai dengan maksud dan tujuan Koperasi, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ingin digunakan menjadi isi  dari Nama Koperasi.

Membuat Akta Pendirian Koperasi

Apabila penetapan nama koperasi sudah disetujui oleh KEMENTRIAN, notaris dapat membuat Akta Pendirian Koperasi yang berisi mengenai kesepakatan tentang aturan-autran hasil keputusan dalam rapat pembentukan.

Penyetoran Modal

Koperasi harus mempunyai modal pendirian, ini diisaratkan di Pasal 11 Permenkukm Nomor 09 THN 2018 mengenai Pembentukan dan Pembinaan Koperasi, ialah:

1. Modal Pembentukan Koperasi minimal berasal dari Simpanan Pokok.
2. Modal Pembentukan bisa ditambahkan berupa : Simpanan Wajib ; dan/atau hibah.
3. Hibah seperti dimaksud bisa berbentuk: dana; dan/atau aset modal yang memiliki nilai yang dapat diukur dalam satuan rupiah.
4. Simpanan Pokok seperti disebutkan di atas harus diserahkan oleh anggota pada koperasi pada waktu menjadi anggota.
5. Hibah sebagaimana disampaikan dibuktikan dalam surat hibah di atas materai dan/atau akta hibah.

Pengecekan Dokumen Permohonan

Untuk mengajukan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, notaris akan mengajukan permohonan pengecekan dokumen terlebih dahulu melalui SISMINBHKOP , bila dokumen dinyatakan terpenuhi & memenuhi persyaratan, notaris akan menerima bukti yang dikeluarkan oleh sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi. Adapun dokumen yang wajib diperikasa ialah:

1. Rangkap dua akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup;
2. Berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk surat kuasa untuk melakukan permohonan pengesahan apabila ada;
3. Surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok; dan
4. Rencana awal operasional usaha Koperasi

Berita acara dalam poin 2 dilampirkan berkas berikut ini :

1. Absensi rapat pendirian;
2. fotocopy eKTP para pendiri sesuai daftar hadir;
3. Surat kuasa pendiri; dan
4. Dokumen Rekomendasi yang dikeluarkan lembaga terkait dengan bidang garapan yang akan dioperasikan.

Melayangkan Permohonan SK Dokumen Pendirian koperasi

Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dilakukan oleh notaris secara elektronik dengan cara mengisi Format Isian Akta Pendirian Koperasi yang terdapat di SISMINBHKOP, dengan cara memindai & mengunggah berkas-berkas yang sudah diverifikasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi.

Jika Membutuhkan Biro Jasa Pendirian Koperasi Pemasaran di Jayagiri – Kabupaten Bandung Barat silahkan kontak CV.Mitra Usaha Indonesia