Pendirian Perseroan Perseorangan di Cimahi

Pendirian Perseroan Perseorangan di Cimahi – Perseroan Perseorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sesuai dengan PP RI Nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang termasuk kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan Perseroan Perorangan  :

Berikut yang perlu disiapkan untuk pendirian  PT Perorangan yang dapat dikatakan lebih mudah dibandingkan pendirian PT umum :

1. Pendiri Cukup seorang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Maks 1 M dan Kecil Maks 5 M .
6. Modal disetor & ditempatkan Paling Sedikit 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertera  dalam Permenkeu RI  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan PT perseorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan AD perseroan perseorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya tarik data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Biaya Pembuatan PT Perorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian Perseroan Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KelebihanPT perseorangan :

perseroan perorangan terdapat kelebihan dibandingkan badan usaha lainnya yaitu :

1. Bisa seorang diri
2. Persyaratan lebih mudah
3. Tidak diperlukan akta notaris
4. Modal dasar tidak ditentukan selama masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih murah
6. Mempunyai kekuatan hukum seperti Perseroan Terbatas biasa
7. Harta Perseroan terpisah dengan harta pemilik

Kekurangan PT perseorangan  :

Selain  keunggulam Perseroan perorangan   juga terdapat beberapa kekurangan diantaranya :

1. Selain laporan pajak terdapat juga keharusan untuk memberikan pembukuan selama Per-6 bulan ke kementrian, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan L/R
   3. Catatan Posisi Keuangan tahun berjalan
2. Bila tidak memberikan laporan akan diberikan hukuman berupa :
   1. Teguran Melalui surat elektronik
      Surat pemberitauan pertama saat tidak tepat waktu menyampaikan laporan, teguran kedua disampaikan Jika dalam tiga bulan teguran pertama tidak ditanggapi
   2. Penghentian hak akses
      Diberikan jika dalam waktu satu bulan dari teguran kedua diberikan, untuk pencabutan Pemblokiran ini akan dikenakan biaya sejumla Rp.500 ribu,-
   3. Pencabutan badan hukum
      Diberikan setelah 5 tahun sejak Penghentian hak akses diberlakukan dan pelaku usaha  tidak dapat membuat PT perseorangan  lagi selamanya.