Layanan Pendirian PT Perseorangan di Citeureup Cimahi

Layanan Pendirian PT Perseorangan di Citeureup Cimahi – PT Perorangan yaitu badan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi syarat usaha mikro dan kecil seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sebagaimana tercantum dalam PP Republik Indonesia Nomor 8 thn 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang termasuk kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pembuatan PT Perorangan  :

Berikut yang perlu disiapkan untuk pendirian  PT Perorangan yang bisa dibilang lebih sederhana dibandingkan pembuatan PT umum :

1. Didirikan Cukup satu orang saja
2. Warga Negara indonesia
3. Usia minimal 17 thn dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Max 1 Milyar dan Kecil max 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertera  dalam Permenkeu Republik Indonesia   Nomor 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pembuatan PT perseorangan, diantaranya :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar PT perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya download data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Paket Pembuatan Perseroan Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian PT Perorangan , Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

Keunggulanperseroan perorangan :

perseroan perorangan mempunyai keunggulan dibandingkan badan hukum lainnya diantaranya :

1. Pendirinya cukup satu orang
2. Syarat-syarat lebih mudah
3. Tidak perlu akta notaris
4. Modal dasar sesuai kemampuan asal masuk kreteria mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih terjangkau
6. Memiliki Kedudukan hukum sama dengan PT biasa
7. Kekayaan Perseroan terpisah dengan harta pribadi

Kekurangan Perseroan perseorangan  :

Selain  keunggulam Perseroan perorangan   juga memiliki beberapa kekurangan yaitu :

1. Diluar laporan pajak ada tanggung jawab untuk memberikan pembukuan selama Per-6 bulan kepada mentri kehakiman, berupa :
   1. Laporan posisi keuangan
   2. Laporan Laba Rugi
   3. Catatan Posisi Keuangan tahun berjalan
2. Bila tidak memberikan laporan akan mendapatkan hukuman berupa :
   1. Sanksi Melalui surat elektronik
      Teguran pertama saat tidak tepat waktu memberikan laporan, teguran kedua disampaikan Jika selama 3 bulan surat pemeritauan pertama diabaikan
   2. Penghentian hak akses
      Diberikan jika dalam waktu satu bulan dari surat pemberitauan kedua diberikan, untuk pencabutan Pemblokiran ini akan dikenakan biaya sejumla Rp.500.000,-
   3. Pencabutan badan hukum
      dikenakan dalam waktu 5 tahun sejak Penghentian hak akses diberikan dan pemilik  tidak dapat membuat Perseroan perorangan  lagi setelahnya.