Jasa Pengurusan PT Perorangan di Cisaranten Kulon Bandung

Jasa Pengurusan PT Perorangan di Cisaranten Kulon Bandung – Perseroan Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil. Sesuai dengan PP RI No. 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian dan pembubaran perseroan yang termasuk kreteria usaha mikro dan kecil.

Syarat & ketentuan pendirian Perseroan Perseorangan  :

Berikut yang perlu disiapkan untuk pembuatan  Perseroan Perseorangan yang dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan pembuatan Perseroan Terbatas biasa :

1. Pendiri Cukup satu orang saja
2. WNI
3. Usia minimal 17 thn dan cakap hukum
4. Membuat surat pernyataan (tidak perlu akta notaris)
5. Modal dasar : Mikro Max 1 Milyar dan Kecil max 5 Milyar .
6. Modal disetor & ditempatkan Minimal 25% dari modal dasar

Biaya pendirian PT perseorangan :

Tertuang   dalam Permenkeu Republik Indonesia  No. 49/PMK 02/2021 ditetapkan biaya-biaya pendirian perseroan perorangan, yaitu :

1. Biaya pendaftaran pendirian
2. Biaya perubahan Anggaran Dasar PT perorangan
3. Biaya perubahan data
4. Biaya pembubaran
5. Biaya pengambilan data dan informasi
6. Biaya pemblokiran
7. Biaya buka blokir

Jika Menggunakan Jasa Kami, berikut Biaya Pembuatan PT Perseorangan Yang Kami Miliki :

Detail Harga Pendirian Perseroan Perseorangan, Klik Disini

Atau Kontak (CALL/WA)Kami

KelebihanPT perorangan :

perseroan perseorangan terdapat milai lebih dibandingkan badan usaha lainnya diantaranya :

1. Cukup satu pendiri
2. Persyaratan lebih sederhana
3. Tidak membutuhkan akta notaris
4. Modal dasar sesuai kemampuan asal masuk kategori mikro dan kecil
5. Biaya pendirian lebih terjangkau
6. Mempunyai kekuatan hukum sama dengan PT biasa
7. Kekayaan Perseroan terpisah dengan harta pemilik

Kekurangan PT perorangan  :

Selain  keunggulam PT perorangan   juga memiliki beberapa kekurangan yaitu :

1. Diluar laporan pajak ada tanggung jawab untuk memberikan laporan keuangan selama Per-6 bulan ke mentri kehakiman, berupa :
   1. Neraca
   2. Laporan R/L
   3. Laporan Keuangan tahun berjalan
2. Jika tidak melaporkan akan diberikan sanksi berupa :
   1. Sanksi Melalui surat elektronik
      Teguran pertama saat tidak tepat waktu memberikan laporan, teguran kedua disampaikan setelah selama 3 bulan teguran pertama tidak ditanggapi
   2. Penghentian hak akses
      Diberikan jika dalam waktu satu bulan dari teguran Ke-2 diberikan, untuk pencabutan Pemblokiran ini akan dikenakan biaya sejumla Rp.500.000,-
   3. Penutupan badan hukum
      dikenakan setelah Lima tahun sejak Pemblokiran diberikan dan pelaku usaha  tidak dapat membuat Perseroan perorangan  lagi selanjutnya.